Category Archives: Uncategorized

Tips Mengurus Akte Lahir

Akte kelahiran merupakan dokumen yang penting untuk melengkapi syarat administrasi dari berbagai keperluan. Akte kelahiran harus dilampirkan saat mendaftarkan anak sekolah, mencari beasiswa, membuat KTP, membuat paspor dan sebagainya.  Apabila anak kita tidak memiliki dokumen resmi terkait kelahiran, akibatnya kelak akan menyusahkan kita dan masa depan si anak.

Maka dari itu ketika anak Anda lahir, sebaiknya segera mungkin disempatkan untuk mengurus pembuatan akte lahir. Maksimal 30 hari dari hari kelahiran anak. Setelah lewat batas itu, akan dikenai denda  khusus.

Tips mengurus akte kelahiran

Akte kelahiran adalah dokumen resmi yang menjelaskan bahwa  si anak diakui dan dilindungi oleh negara, secara perdata. Agar lebih jelasnya berikut ini adalah syarat –syarat pembuatan akte kelahiran di Kantor Catatan Sipil :

  • Surat keterangan kelahiran yang dibuat oleh Rumah Sakit / bidan / puskesmas, tempat anak dilahirkan. Jika anak lahir di rumah atau dukun, pemohon bisa mengurus Surat Pernyataan Kelahiran.
  • Minta surat keterangan dari RT/RW di mana orang tua berdomisili. Surat ini untuk diserahkan kepada kelurahan setempat.
  • Pemohon mendatangi kantor kelurahan untuk meminta Surat Keterangan Kelahiran yang kemudian disyahkan oleh kepala desa.
  • Tahap selanjutnya orang tua atau wali yang ditunjuk mengajukan pembuatan Kartu Keluarga atas penambahan anggota baru yakni anak anda.
  • Tahap selanjutnya pemohon mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan.
    – Mengisi formulir pelaporan kelahiran dan melengkapi persyaratan dan dikumpulkan pada tempat yang sudah disediakan. Syarat- syarat pengurusan akta kelahiran :
    Asli surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit / Bidan / Puskesmas
    b. Asli surat keterangan kelahiran dari kelurahan
    c. Fotokopi KTP dan KK orangtua kandung (anak yang baru lahir sudah masuk KK) sebanyak satu lembar
    d. Fotokopi buku nikah / akta perkawinan dilegalisir oleh KUA / Dindukcapil sebanyak satu lembar
    e. Dua orang saksi minima usia 21 tahun / menikah dilengkapi fotokopi KTP saksi masing-masing satu lembar dan hadir saat pelaporan
    f. Bagi pelaporan yang dikuasakan disertai dengan Surat Kuasa bermaterai cukup, dilampiri fotokopi KTP pemberi kuasa dan yang diberi kuasa
    – Verifikasi kelengkapan persyaratan oleh petugas (syarat lengkap diberi nomor antrian, jika tidak lengkap dikembalikan pemohon)
    – Verifikasi kebenaran data oleh petugas, jika tidak benar dikembalikan ke pemohon
    – Pelapor, saksi 1 dan saksi 2 menandatangani buku register Akta Kelahiran
    – Pemohon diberi Bukti Pendaftaran untuk Pengambilan Akta sesuai tanggal selesainya Akta
    – Membayar denda keterlambatan bagi pelaporannya melebihi 60 hari kerja sejak peristiwa kelahiran.

Kontroversi RUU Nikah Siri

Berbicara tentang nikah siri tak terlepas dari bingkai hukum yang berlaku di Indonesia.  Pernikahan ini menimbulkan polemic di tengah masyarakat.  Pasalnya menikah siri merupakan kegiatan ilegal secara hukum. Namun dibenarkan oleh agama, dengan alasan untuk mencegah tindakan zina.  Tapi kenyataan pernikahan siri  ternyata menimbulkan potensi merugikan pihak perempuan. Jadi sewajarnya nikah siri itu bertentangan dengan  UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan pada  Bab I dasar perkawinan pasal 2 ayat 2: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian nikah siri

Sebelum membahas tentang efek samping dari nikah siri atau lazim disebut kawin kontrak, ada baiknya kita ketahui dulu tentang pengertian nikah siri.  Pernikah siri merupakan pernikahan  di bawah tangan dilakukan secara agama, tapi tidak dicatat / daftarkan pada Kantor Urusan Agama /KUA maupun Kantor Catatan Sipil.  Jadi pernikahan siri atau mut’ah  sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum yang syah. Sehingga apabila pasangan pernikahan siri ini mempunyai anak. Maka status anaknya disebut sebagai anak diluar pernikahan yang sah.

Berbeda dengan pernikahan resmi yang di daftarkan di KUA dan dilakukan di depan penghulu dan saksi dari kedua pihak.  Perkawinan tersebut status resmi dan diakui oleh negara dan hukum. Demikian pula anak dari hasil pernikahannya memiliki status hukum yang jelas dan diakui oleh negara. Sbagaimana yang dituangkan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Pernikahan, Pasal 42 Ayat 1: Anak yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal ini merujuk bahwa status anak memiliki hubungan darah dengan kedua orangtuanya.

Akibat nikah siri

menikah siri ternyata berpotensi merugikan bagi wanita dan anak –anaknya. Karena tidak ada ikatan hukum yang jelas, bisa saja suaminya menceraikan istrinya kapan saja, tanpa melalui proses pengadilan agama.

Selain itu status anak hasil pernikahan siri, sangat sulit mendapatkan hak perdatanya, seperti mencari akte kelahiran. Serta hak mendapatkan warisan dari keluarganya, karena tidak memiliki akte kelahiran.

Demikian sedikit ulasan tentang RUU Nikah Siri yang menuai controversial dan menimbulkan kerugian bagi pelakunya.